Komunitas Indonesia untuk Demokrasi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis serta menjunjung tinggi multikulturalisme, pro-eksistensi, kesetaraan, peri-kemanusiaan yang adil dan beradab, kedaulatan rakyat, keterbukaan, integritas, akuntabilitas dan meritokrasi

Press Release


Parpol Abai Lakukan Institusionalisasi
Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
Jakarta, 07 Maret 2012

Melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berimplikasi terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Munculnya krisis terhadap partai politik banyak disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya tindak korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang sekarang mencuat di media massa sekarang ini turut memberikan pengaruh besar terhadap citra partai politik itu sendiri di mata masyarakat. Faktor lainnnya seperti nepotisme kepemimpinan, dan rendahnya kualitas anggota DPR/DPRD juga berpengaruh besar.

Ekspektasi publik terhadap gerakan reformasi beberapa waktu lalu, berbuah kekecewaan. Partai politik yang awalnya diharapkan bisa mewujudkan ekspektasi publik tersebut ternyata gagal melaksanakan amanah reformasi. "Partai politik yang awalnya bisa diharapkan bisa membuat gerakan reformasi, namun akhirnya tidak berhasil melakukan gerakan tersebut," ujar Akbar Tandjung dalam acara diskusi bertajuk "Ketidakpercayaan kepada Partai Politik & Masa Depan Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Jakarta, 7 Maret 2012.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan bahwa kegagalan lainnya dari gerakan reformasi adalah, melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu. Ini terbukti dari setiap penyelenggaraan pemilu, kehadiran partai politik baru selalu ada. "Setiap pemilu berlangsung, selalu ada partai baru. Dan tren pendirian partai tiap pemilu menunjukan tren kenaikan," lanjutnya.

Sementara Sunny Tanuwidjaja, analis politik CSIS yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut menjelaskan bahwa sistem pemilu sekarang ini harus diperbaiki dengan cara melakukan penyederhaan daerah pemilihan. Penyederhanaan daerah pemilihan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem politik yang kuat sehingga aktor-aktor politiknya lebih dekat dengan kostituen.

Selain itu, ujar Sunny, penyederhanaan daerah pemilih ini juga dalam rangka mencitakan mekanisme demokrasi dan akuntabilitas politik lebih mudah dipertangggung jawabkan. "Bila tidak ada sistem akuntabilitas, maka bisa dipastikan partai politik dan aktor politik akan berbuat korup," kata Sunny.

Terkait dengan semakin menurunnnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, hal itu dinilai wajar oleh kedua narasumber tersebut. Menurut Akbar Tanjung, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi partai politik itu sendiri di masyarakat.

Selain itu, menurutnya partai politik juga abai melakukan institusionalisasi kepartaian sehingga partai memiliki platform dan visi yang bisa dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya. Sebagian besar partai politik sekarang ini, dalam pengamatan Akbar Tanjung belum memiliki platform dan visi yang kuat, sehingga praktik dramatisme politik dan politik transaksional sering terjadi

"Kaderisasi dalam partai juga sangat lemah, tidak ada mekanisme demokrasi yang kuat juga tampak dalam partai politik," ujarnya.

Referensi :
- TOR

Liputan Media Online :
- Okezone.com
- Suara Merdeka
- Detik.com
- Republika
- Suara Merdeka