Pilgub,Kemenangan Atas Suara Rakyat Ataukah Suara Media?
PERTARUNGAN antara dua kandidat gubernur Jawa Timur untuk menduduki kursi amanah di gedung Grahadi akan melahirkan pengalaman yang paling berharga bagi masyarakat. Pengalaman tersebut, yakni berupa pembelajaran berdemokrasi. Pada era digital saat ini, terdapat dua macam subyek simpati yang menjadi perebutan para kandidat gubernur tersebut. Ibarat dua sisi dari koin mata uang, yakni Suara Rakyat dan Suara Media. Pada sisi Suara Rakyat terdapat elemen-elemen tokoh masyarakat, koalisi partai politik, para pejabat publik, dan massa non-partai maupun non-golongan. Sementara itu pada sisi Suara Media terdapat lembaga survei, media cetak dan elektronik, serta tim pemenangan berbasis profit (profit-makers).
Secara analogi, seorang kandidat yang ideal akan berupaya sekuat tenaga menangkap koin yang dilempar ke udara dengan genggaman tangannya, dari pada memungutnya setelah terjatuh ke tanah. Namun, apabila telah terjatuh ke tanah, maka suatu peluang kemenangan akan ditentukan oleh sisi yang menempati sudut elevasi antara 90-180 derajat. Pada fenomena yang terjadi saat ini, tampak jelas dominasi sisi perebutan tersebut. Pasca Pilgub putaran pertama lalu hingga sekarang, masing-masing kandidat sudah meraih sisi basis suaranya yang begitu meyakinkan. Kandidat pertama mengklaim telah meraih dukungan signifikan di lapangan melalui penggalangan massa sehingga memungkinkan perolehan lebih 50 persen suara. Sementara itu, kandidat kedua, mengklaim telah meraih dukungan penggalangan melalui media massa yang ditunjukkan melalui intensitas liputan hasil survei awalnya.
Sebagai refleksi selanjutnya, kedua kandidat ini perlu menyadari kembali tentang enam prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl, apakah dalam/selama proses pemenangannya kedua kandidat gubernur tersebut telah menerapkan prinsip tersebut kepada masyarakat secara jujur dan terpercaya. Adapun keenam prinsip tersebut, yakni Kontrol atas keputusan pemerintah atau pimpinannya, Pemilihan (program) yang dilakukannya secara teliti dan jujur, Hak memilih dan dipilih sebagai kandidat, Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, Kebebasan dalam mengakses informasi di segala media, dan Kebebasan untuk berserikat.
Sebagai harapan, siapapun yang terpilih sebagai Gubernur Jatim tahun ini, tetap menyadari bahwa kemenangannya adalah perwujudan kumulatif dari masyarakat yang demokratis, yang memiliki jiwa pluralisme dalam pembelajaran bernegara. Salam Indonesia Raya !!!
Sumber : Firman Pancariana, M.Pd (Akademisi, dan peserta Sekolah Demokrasi Angk. III Kab. Malang)