Survei LSI - 65,1% Responden di Jakarta Maafkan Soeharto
Masih banyak orang bersedia memaafkan mantan Presiden Soeharto yang diduga koruptor. 65,1 Persen dari 438 responden di seluruh Jakarta bersedia memberi maaf.
Demikian hasil penelitian yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengenai solusi untuk mantan Presiden Soeharto.
Penelitian yang berlangsung pada 17-20 Mei 2006 itu dikemas dalam laporan berjudul "Solusi Three in One untuk Pak Harto; Analisis Temuan LSI, Survei Populasi Jakarta".
"Walaupun memaafkan, namun bukan berarti proses hukum tidak dilanjutkan," cetus Direktur Eksekutif LSI Denny JA dalam jumpa pers di Hotel Sari Pan Pasifik, Jl Thamrin, Jakarta, Kamis (1/6/2006).
Dipaparkan Denny, 5,1 persen responden menginginkan adanya supremasi hukum tanpa pandang bulu. Mengenai keputusan Jaksa Agung yang menghentikan proses hukum Soeharto, mayoritas responden menentang. Penentangan itu datang dari kalangan berpendidikan tinggi, yakni sebesar 65,4 persen.
Ditambahkan Denny, menurut survei tahun 2004, sebanyak 63,9 persen pemilih PDIP menentang proses penghentian hukum Soeharto.
"Dari hasil survei, kami memberikan solusi three in one dalam penyelesaian kasus Soeharto," ujar dia.
Denny lantas membeberkan tiga langkah dalam satu paket tersebut. Pertama, pemerintah mengeluarkan perpu sehingga memungkinkan untuk melakukan pengadilan in absentia. Kedua, pengadilan atas Soeharto dilakukan secepatnya, proses pengadilan paling lama dilakukan satu bulan, dan hanya satu tahap.
Ketiga, presiden melakukan rehabilitasi jika Soeharto diputuskan tidak bersalah. Sebaliknya presiden memberikan grasi jika Soeharto diputuskan bersalah.
Apabila solusi tersebut diambil pemerintah, maka akan ada 5 dampak positif yang bisa memberi kekuatan bagi pemerintah.
Dampak itu adalah memperkuat tradisi supremasi hukum, memberikan kepastian dan pemaafan bagi Soeharto dan keluarga jika bersalah, mendengarkan emosi dan opini mayoritas publik, tidak memperpanjang kasus karena pengadilan dilakukan satu bulan dan satu tahap, serta akan menjadikan aksesoris bagi pemerintahan SBY.
5 Pustaka Terakhir
Lembaga Pelaksana
Statistik & Update
