Indonesia di antara Global Warming dan Global Terorisme
Di tengah pertarungan wacana Global Warming (GW) dan Global Terrorisme (GT) yang belum usai di US, pada tanggal 12/10 lalu Al Gore dan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) secara resmi dinyatakan sebagai pemenang hadiah Nobel Perdamaian untuk tahun 2007. Thesis utama dari Global Warming mereka adalah aktifitas manusialah sebagai penyebab utama pemanasan global. Berbagai macam reaksi bermunculan terhadap keputusan tersebut, baik pro maupun kontra dari masyarakat US. Ada tiga pertanyaan penting yang hendak dijawab dalam tulisan ini; pertama, apakah dengan keputusan komite Nobel Perdamaian tersebut menandakan akan usainya ‘peperangan’ US terhadap terorisme? Kedua, apa dampak keputusan tersebut bagi kebijakan luar negeri US ke depan? Dan, ketiga, apa pengaruhnya bagi Indonesia yang telah terlanjur dicap sbagai salah satu negara sarang teroris?
Global Warming versus Global Terrorisme:
Memilih satu diantara dua kemungkinan buruk
Secara sederhana pertarungan dua wacana ini dapat ditempatkan dalam dikotomi politik US, yakni kaum konservatif (Partai Republik) yang secara umum lebih condong pada isu terorisme dan kaum liberal (Partai Demokrat) yang berkenderungan percaya pada teori Global Warming. Meski demikian, tidak berarti bahwa perdebatan ini melulu hanya tarik menarik antara kedua kubu politik tersebut, melainkan di kalangan ilmuwan pun hal ini tak kalah sengit diperdebatkan.
Kaum konservatif berpandangan bahwa aksi-aksi teror yang ada diberbagai belahan dunia (termasuk di Indonesia) adalah bentuk perlawanan kelompok radikal Islam terhadap Amerika Serikat. Scheuer (2004) mengatakan bahwa kebencian masyarakat Islam terhadap Amerika pada dasarnya dipicu oleh perilaku dan kebijakan US yang sama sekali berseberangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Seperti, gaya hidup, fashion, kebebasan sampai pada keberpihakan politik US pada Israel. Masyarakat US berpikir bahwa ini adalah negara mereka maka terserah mereka mau berbuat dan berperilaku seperti apa, kalau anda tidak setuju maka jauh-jauhlah dari sini. Maka, selama kelompok Islam radikal tidak bisa menoleransi perilaku mereka, maka serangan teror dari kelompok ini masih terus menjadi ancaman. Oleh karenanya pemerintah federal harus dan terus menggerakkan program anti-terorisme demi melindungi keamanan nasional.
Sementara kaum liberal beranggapan bahwa represivitas gerakan anti-teroris selama pemerintahan Presiden Bush, bukannya mengurangi ancaman terorisme terhadap US malah jusru sebaliknya. Lebih dari itu, predikat Amerika Serikat sebagai negara kampiun demokrasi telah berubah sebagai negara yang haus perang. Secara politis, kondisi dan citra politik AS di masyarakat internasional telah tercoreng karena gerakan anti-terorisme yang membabibuta dan terkesan paranoid. Saatnya pemerintah AS mengedapankan isu yang lebih fundamental, bukan hanya untuk keselamatan dan kemanan nasional US semata, tetapi kebijakan yang mengusung kepentingan dan keselamatan masa depan masyarakat dunia. Mengingat bahwa pemanasan global yang akan menenggelamkan dunia kurang dari 50 tahun ke depan, maka ini jauh lebih krusial ketimbang terorisme yang pada prinsipnya hanya untuk kepentingan US semata.
Secara ilmiah serangan terhadap ide Global Warming juga teramat tajam. CEI Invironmental Studies Program mengatakan bahwa pemanasan global pada tahun 1881-1993 adalah 0,54 derajad celcius, yang itu merupakan 70% dari keseluruhan pemanasan global yang terjadi hingga saat ini. Padahal periode tersebut industri, greenhouse dan semua aktifitas manusia, yang dituduhkan Al Gore, sebagai sebab penasan global belumlah terjadi. Pernyataan ini diperkuat oleh seorang fisikawan astroperis S. Fred Singer yang mengataka bahwa global warming yang terjadi lebih disebabkan dari aspek alam dan perubahan posisi matahari dalam struktur tata surya. Lebih tajam lagi, beberapa astronom telah melihat bahwa planet Pluto juga mengalami global warming sejak 14 tahun terakhir (Britt, 2002). Inti dari semuanya adalah tidak ada yang bisa dilakukan manusia dalam mengatasi global warming, karena hal itu adalah kehendak alam yang brada jauh diluar jangkauan kemampuan manusia atau kebijakan politik.
Namun demikian, sebuah pandangan rekonsiliasi yang berkembang cukup marak adalah tentang pembacaan dua kemungkinan buruk. Kemungkinan buruk pertama adalah, bila teori global warming Al Gore salah, dan kita tlah terlanjur mengambil kebijakan dan mengelontor dana untuk menantisipasinya, maka resiko yang akan terjadi adalah krisis anggaran dan pada gilirannya akan mengakibatkan kemunduran ekonomi. Kemungkinan buruk kedua, bila ternyata teori Al Gore benar dan kita terlajur mengabaikannya, maka akibtaya adalah kehancuran segalanya, tidak hanya ekonomi, tapi juga politik, sosial, budaya. Intinya peradaban akan berakhir. Dari dua kemungkinan itu sudah pasti kemungkinan buruk pertama jauh lebih aman ketimbang kita bertaruh untuk mengambil kemungkinan buruk yang kedua.
Kebijakan Luar Negeri US Ke Depan
Pertanyaan penting pada bagian ini adalah apakah bila Partai Demokrat menang dalam Pilpres 2008 maka sera merta kebijakan anti-global warming akan menggusur kebijakan anti-terorisme? Namun, sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas tentu harus dilihat berapa besar kemungkinan partai Demokrat akan memenangi Pilpres 2008. sebab bila kandidat dari Partai Demokrat kalah, kebijakan politik luar ngeri US tidak akan jauh berbeda dengan yang kita saksikan dan rasakan selama ini.
Selama dan setelah Perang Irak, kita bia sama-sama menyaksikan bagaimana popularitas Presiden Bush menurun tidak hanya di luar negeri tapi juga di US sendiri. Di jalan-jalan dan rumah-rumah seluruh masyarakat meyeru agar pasukan US ditarik dari Irak. Kondisi ini membuat banyak kalangan yang memprediksi bahwa Partai Demokrat akan menang mudah sebab citra buruk Presiden Bush, Partai Republik dan perang.
Namun, perkembangan politik terakhir tidaklah sesederhana itu. Perebutan kursi kandidat antara Barrack Obama dan Hillary Clinton ternyata menyisakan dilema yang cukup dalam di internal Partai Demokrat sendiri. Obama memiliki pengikut fanatik sementara Hillary memiliki pembenci fanatik. Sehingga bila Obama kalah dalam konvensi Partai Demokrat maka para pembenci fanatik Hillary dan pengikut fanatik Obama bisa saja memilih calon dari Partai Republik atau golput. Dua-duanya menguntungkan calon dari partai Republik. Sementara, nampaknya belum ada kelegawaan politik dari elite US untuk memiliki presiden dari kulit hitam. Dilemma berikutnya adalah, bila Hillary yang terpilih maka citra masyarakat tentang demokrasi US juga akan luntur, sebab perpindahan dari Bush-Clinton-Bush-Clinton menunjukkan adanya praktik aristokrasi di US. Pada intinya, pilpres 2008 tidak akan semudah yang dibayangkan kebanyakan orang. Partai Republik masih ada kemungkinan menang. Itu tandanya kebijakan anti-teroris akan masuk pada babak kedua.
Katakanlah calon dari Partai Demokrat akan memenangi pilpres 2008, tidak serta merta calon yang memang akan menerima begitu saja ide global warming dari Al Gore. Sebab, baik Obama maupun Hillary tentu telah memiliki agenda politik mereka sendiri dan memiliki think tank mereka sendiri. Mungkin akan terjadi komuniasi politik dengan dimediasi partai, akan tetapi itu akan memakan waktu cukup lama. Setidaknya penyamaan persepsi antara kedua orang besar, yakni presiden terpilih dan Al Gore (pemenang Nobel). Ini tidak mudah karena dua-duanya merasa memiliki legitimasi dan otoritas kebenaran. Belum lagi soal penataan organisasi birokrasi atas perubahan besar dari kebijakan strategis anti-teror ke kebijakan stratgis anti-pemanasan global, dua sektor yang sama sekali berbeda. Kita bisa bayangkan berapa banyak staff yang harus dipecat, struktur organisasi yang dirubah, software yang diperbaharui, dan sebagainya. Intinya, kedati Partai Demokrat menang, isu Global Warming masih jauh untuk menjadi prioritas kebiakan luar negeri US.
Apa yang harus dilakukan Indonesia?
Beberapa bulan sebelum berangkat ke US, saya sempat menghadiri rapat RW yang intinya membahas bagaimana kesigapan dan kesiapan masyarakat atas penanggulangan teroris. Mungkin para pembaca juga pernah mengikuti rapat serupa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan anti-teroris yang dikumadangkan George. W. Bush dari Washington DC telah jauh merasuk tidak hanya di kebijakan nasional Indonesia, bahkan telah samai ke rapat RT/RW. Bukan mustahil, ketika global warming menjadi arus besar kebijakan US, maka entah satu atau dua tahun kedepan kita akan mendengar ada rapat RT/RW yang mebahas tentang apa yang bisa dilakukan RT tersebut untuk menangkal pemanasan global.
Independensi kebijakan negara kita masih lemah utamanya ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar seperti US. Ketika US berpikir bahwa masalah terbsar adalah teroris, maka kita ikut-ikutan berbicara teorirsme. Ketika suatau saat US berpikir masalah terbesar adalah pemanasan global, maka kita pun akan berganti haluan ke arah tersebut. Seolah Indonesia tidak memiliki masalahnya sendiri seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya kapasitas kelembagaan, otonomi daerah, lapangan kerja yang sempit, dan sebagainya.
Memang ketika US memasukkan kepentingan isunya (baik itu anti-terorisme maupun pemanasan global) selalu juga disertai dengan bantuan dana. Tentu terlalu berlebihan bila kita melakukan tidakan ‘go to hell with your aid’ seperti yang dilakukan Russia, Zimbabwe atau Venezuela akhir-akhir ini. Sebab jujur saja kita membutuhkan dana-dana tersebut untuk menggerakkan pembangunan dalam negeri. Hanya saja setidakna kita bisa berdiplomasi dalam tataran skema kerja sama, dimana harus ada alokasi dari bantuan tersebut (enta terorisme atau global warming) untuk mengatasi masalah-masalah dasar Indonesia seperti telah di sebutkan di atas. Jauh lebih penting dari hal tersebut adalah transparansi dan kontrol atas pengunaan dana tersebut baik oleh pemerintah, LSM, Ormas maupun organisasi privat lainnya.
Penulis: Fadillah Putra
1st year Student of LBJ School of Public Affairs - Univerisity of Texas at Austin
5 Pustaka Terakhir
Lembaga Pelaksana
Statistik & Update
