Salah satu program yang dilaksanakan oleh KID dan didukung oleh Netherlands Institute for Multi-Party Democracy adalah Simpul Demokrasi (SD). Pilihan penggunaan kata "Simpul Demokrasi" memang dilakukan untuk merancang dan membuat terobosan dalam proses pembelajaran demokrasi dalam model yang berbeda dengan proses pembelajaran di sekolah formal. Para peserta berinteraksi dengan sesama dan dengan nara sumber serta fasilitator sebagai demos atau warga masyarakat yang sedang bertransformasi menjadi lebih demokratis.

KID meyakini nilai-nilai universal demokrasi seharusnya operasional dalam konteks budaya lokal. Maka dari itu, KID bekerja sama dengan mitra lokal dalam penyelenggaraan Simpul Demokrasi di lima provinsi (Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Banten dan Sumatra Selatan).

Program dan Sasaran
Para peserta Simpul Demokrasi adalah orang muda yang terdiri dari politisi, tokoh masyarakat, jurnalis, aktivitas LSM, pendidik, pembisnis, tokoh muda, dan kalangan profesional. Simpul Demokrasi menetapkan sasaran pada tingkat institusional dan individual.
Pada tingkat institusional, Simpul Demokrasi di setiap lokal diharapkan

1. Menghasilkan data base dinamis dan pemetaan komprehensif mengenai kabupaten di mana Simpul Demokrasi tersebut beroperasi.
2. Meluluskan orang-orang muda strategis yang mempunyai kemampuan dan komitmen. Jumlah lulusan ini secara proposional sedikitnya 50% dari jumlah anggota DPRD setempat
3. Merancang dan mengembangkan Komite Komunitas (KK) yang akan menjadi wahana bagi para aktor dalam transformasi demokrasi di tingkat lokal.
4. Memfasilitasi jaringan dinamis antara pilar-pilar demokrasi lokal di antaranya lembaga politik, politisi, komunitas bisnis, media massa, dan tokoh masyarakat setempat.

Selanjutnya dalam tingkat individual, di akhir program Simpul Demokrasi, para peserta diharapkan

1. Mengembangkan kemampuan berinteraksi di antara pilar-pilar demokrasi baik dalam arena politik lokal maupun nasional
2. Mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan demokrasi
3. Mengartikulasikan agenda demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional melalui lima artikel di media massa lokal, penyelenggaraan talk show di radio atau televisi lokal, program partisipasi publik, atau acara dengar pendapat di DPRD setempat
4. Merencanakan dan melaksanakan satu program atau kegiatan pengembangan masyarakat.

Saat ini seluruh lembaga pelaksana Simpul Demokrasi sedang sibuk melakukan proses rekrutmen peserta Sekolah Demokrasi di masing-masing wilayahnya. Banyak sekali yang berminat untuk belajar tentang demokrasi, sayangnya Sekolah Demokrasi hanya bisa menampung paling banyak 35 orang di tiap wilayah.

Kurikulum
Untuk mendukung pelaksanaan Simpul Demokrasi, KID mengembangkan beberapa modul yang bisa digunakan untuk para peserta. Modul-modul tersebut adalah

1. Perkembangan Pemikiran dan Praktik Demokrasi yang disusun oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Guru Besar sosiologi pada FISIP UNAIR, Surabaya)
2. Sistem Politik dan Pemerintahan disusun bersama oleh tiga orang penulis, Rahman Tolleng (pemerhati dan aktivis politik di Jakarta), Arbi Sanit (pengajar ilmu politik pada FISIP UI, Jakarta), dan Ichlasul Amal, pengajar ilmu politik pada FISIPOL UGM, Yogyakarta)
3. Gerakan Sosial oleh Suharko (pengajar program Master dan program Doktoral sosiologi, pada FISIPOL UGM, Yogyakarta)
4. Demokrasi dan Bisnis oleh Ratih Hardjono (wartawati dan konsultan bisnis di Jakarta) dan Anita Lie (pengajar FKIP dan pengajar pada program pasca-sarjana Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya)
5. Konsepsi Demokrasi disusun bersama oleh dua penulis, yaitu Daniel Sparringa (pengajar sosiologi pada FISIP UNAIR, Surabaya) dan Ignas Kleden (pengajar pasca-sarjana sosiologi pada FISIP UI, Jakarta)
6. Legislasi Daerah dan Demokrasi oleh Fajrul Falaakh (pengajar pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta)
7. Kebijakan Publik oleh Eny Haryati (pengajar pada Jurusan Adminstrasi Publik, Universitas Dr. Sutomo, Surabaya)
8. HAM dan Demokrasi oleh Antonio Prajasto (Direktur Eksekutif Perkumpulan Demos)
9. Analisis Kemasyarakatan oleh Heru Nugroho (pengajar pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta)

Ketika saya mulai mengikuti sekolah demokrasi dan bertemu dengan banyak orang dari berbagai elemen-elemen yang ada. Sungguh hal ini membuat saya percaya bahwa Sekolah Demokrasi (SD) ternyata bukan hanya tempat orang yang harus paham dengan teori-teori demokrasi tetapi ternyata diluar dugaan. Dan hal inilah yang membuat saya percaya bahwa banyak kompromi yang harus diselesaikan karena banyak pihak yang juga membawa kepentingannya masing-masing. Demokrasi bukan berarti kita harus mementingkan kepentingan golongan tetapi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak.
Mr. Hasan Abadi,
Graduate of Sekolah Demokasi Malang,
East Java An NGO from Yayasan Satu Indonesia

Tentunya banyak hal yang bermanfaat dari SD tetapi hal yang terpenting adalah keterlibatan para peserta SD dalam setiap agenda masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak lagi merasa sebagai objek pembangunan demokrasi tetapi lebih sebagai rekan-rekan yang berjuang bersama terhadap keterbukaan politik bangsa ini. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman di SD dapat berperan aktif dalam pengkritisan soal-soal kebijakan Pemerintah Kab. Malang. Semoga itu dapat membantu masyarakat kecil dan lemah dalam menegakkan suara rakyat. Teman-teman tentu dapat memperjuangkan demokrasi tanpa dan maksud untuk mempermalukan demokrasi itu sendiri.
Ms. Ari Wahyu Astuti
Graduate of Sekolah Demokrasi Malang,
Malang Legislative member for the Democrat Party

Aktif di SD memungkinkan saya mendapatkan pengatahuan, nilai, dan keterampilan yang ditimba setelah satu tahun berjalan. Pemahaman tentang demokrasi menjadi baik paling tidak memahami esensi dari demokrasi. Selain itu juga kegiatan sekolah demokrasi dapat membantu melihat realitas sosial yang ada dalam masyarakat Lembata. Satu hal positif yang saya amati adalah bahwa kegiatan ini berdampak pada perubahan perilaku birokrasi seperti mulai nampak adanya iklim keterbukaan dalam manajemen publik. Saat ada pertemuan partai di Kupang, saya menceritakan tentang SD di Lembata kepada kawan-kawan peserta dari kabupaten lain di NTT. Mereka bertanya, "Mengapa Sekolah Demokrasi hanya dibuat di Lembata saja?" Saya mengharapkan agar kegiatan ini juga dibuat di kabupaten lain di NTT dan rentang waktunya tidak hanya satu tahun tetapi dua atau tiga tahun agar kapasitas yang dimiliki lebih memadai.
Ms. Maria Barek Tukan
Graduate of Sekolah Demokrasi Lembata
Former Village Representative of Lamatuka Village
Running Candidate for Head of LamatukaVillage

SD adalah upaya penting dan berguna bagi peningkatan kualitas wacana demokasi di Lembata. Pengetahuan dan nilai ini amat membantu saya dalam kehidupan sosial, politik, dan hubungan kemasyarakatan, maupun dalam aktifitas saya sebagai wartawan. Proses yang berjalan selama kegiatan SD menempatkan kami bukan sebagai obyek tetapi sebagi subyek yang sama-sama memberi dan menerima di antara satu dengan yang lain. Saya melihat sekolah demokrasi adalah asset yang penting bagi Lembata karena mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak saja memiliki otak tetapi hati dan tangan (Pengetahuan, Nilai dan Keterampilan). Kalaupun ada hal yang patut saya sesalkan ialah mengapa kegiatan ini berlangsung satu tahun saja. Terus terang, waktu satu tahun tidak cukup memadai bagi kami dalam memahami kerangka konseptual dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam rangka menjadi agen perubahan di Kabupaten Lembata.
Mr. Paul Poli,
Graduate of Sekolah Demokrasi Lembata
Leadership team of the The National Caring People's Party (PRPRN) Lembata Chruch activist

Disunting dan didesain oleh Anita Lie, modul-modul tersebut dirancang sebagai referensi bagi setiap Simpul Demokrasi dan memberikan banyak ruang bagi transformasi nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan demokrasi untuk para peserta sebagai kelompok maupun pribadi pada tingkat kabupaten. Kegiatan-kegiatan yang diintegrasikan dalam modul mendorong para peserta, fasilitator dan nara sumber untuk menggali kearifan lokal, memahami kebutuhan di setiap kabupaten, dan mencari solusi atas permasalahan dalam kerangka nilai-nilai demokrasi yang universal.

Operasionalisasi berbagai kegiatan Simpul Demokrasi sangat diwarnai dengan konteks budaya dan kebutuhan setempat. Masing-masing Simpul Demokrasi di setiap kabupaten mempunyai keunikannya sendiri untuk mencapai tujuan bersama, yakni meningkatkan kualitas partisipasi politik dalam trasformasi masyarakat yang demokratis. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah mengembangan modul lokal, Training for the Trainers (ToT), proses pembelajaran para peserta baik di dalam maupun di luar kelas, dialog publik bersama DPRD, seminar publik bersama pejabat publik, pengamat, dan profesional, talk show di radio dan televisi, penerbitan buku, koran, dan buletin.

Pelaksana
Lima Lembaga yang terlibat dalam Program Simpul Demokrasi

• PLaCID's Public Policy Analysis and Community Development Studies
• Lembaga Advokasi & Penelitian (LAP) Timoris
• Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat(LAPAR)
• Yayasan Puspa Indonesia
• IRE (Institute for Research & Empowerment)

Setelah melalui proses seleksi calon peserta didik, saat ini proses pembelajaran di lima Sekolah Demokrasi sedang berlangsung. Proses ajar-mengajar ini tidak hanya berada di dalam ruangan kelas, ada yang melakukan kunjungan ke redaksi surat kabar harian, praktek menyampaikan gagasan menggunakan media massa elektronik maupun cetak, dialog dengan akar rumput dengan menggunakan forum komunikasi adat setempat dan lain sebagainya. Bentuk aktifitas tersebut disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing di mana Sekolah Demokrasi berada.

• Representatives from IDASA, South Africa, visit KID democracy schools in Indonesia
  Over the Easter weekend, two representatives from IDASA, the Institute for Democracy in Africa, visited two democracy schools of the Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (Indonesian Community for Democracy – KID): in the districts of Tangerang (Banten province) and Pangkep (South Sulawesi province). Ms Noxolo Mgudlwa and Mr Olmo von Meijenfeldt, who are both based in Pretoria, South Africa, were accompanied by Mr Sugeng Bahagijo, the executive director of the KID and by Mr Will Derks, policy officer for Asia at the Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). Both IDASA and KID are NIMD-partners.

• IDASA mengunjungi Sekolah Demokrasi di Indonesia
  IDASA (Institute for Democracy in Africa) yang berkantor di Pretoria Afrika Selatan telah mengirim 2 wakilnya Ms. Noxolo Mgudlwa dan Mr Olmo von Meijenfeldt, untuk mengunjungi Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi. Ms. Mgudlwa adalah penanggungjawab ILEDA School (Sekolah Demokrasi) sementara Mr. von Meijenfeldt adalah Strategic Manager di ILEDA. Dalam kunjungan ini, mereka didampingi oleh Mr. Will Derk, Policy Officer dari NIMD.
  

• Cerita Keberhasilan dari Sekolah Demokrasi tahun 2009
  Berikut adalah beberapa cerita keberhasilan yang berhasil dihimpun oleh beberapa Implementing Agency di laporan akhir program. Cerita keberhasilan lain masih banyak, namun belum sempat terdokumentasi dalam bentuk tulisan.
  Tulisan lengkap bisa di download di sini
  

• Partners Meeting - Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
  Pada tanggal 22-23 Oktober 2008 diselenggarakan Partners Meeting KID yang diikuti oleh mitra KID dari 4 wilayah program: Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Banten dan Sumatra Selatan. Tiap wilayah diwakili oleh dua orang. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari IMD yaitu Annie van de Pas dan Pepijn Gerrits. Dalam pertemuan ini mitra ini, mitra KID mempresentasikan pelajaran-pelajaran yang diambil dari pelaksanaan program Sekolah Demokrasi dan kerjasama dengan KID, rencana ke depan, dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan.
  

• Briefing - Sekolah Demokrasi (Tender program wilayah Sulawesi Selatan)
  Sebagai tahap lanjut setelah seleksi pertama (profil organisasi dan kegiatan) tender program wilayah SulawesiSelatan adalah briefing program Sekolah Demokrasi bagi organisasi yang lolos selaksi. Ada sembilan (9) organisasi yang lolos seleksi dan mengikuti briefing Sekolah Demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2008 di Makasar. Organisasi yang mengikuti briefing bisa dilihat di sini
  Peserta Briefing Sekolah Demokrasi
  Tender program wilayah Sulawesi Selatan
  1. Yayasan Tumbuh Mandiri Makasar
  2. Institusi Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Makasar
  3. Lembaga Bantuan Hukum Makasar
  4. Lembaga Advokasi dan Pendidikan Rakyat Makasar
  5. Lembaga Studi dan Informasi Media Makasar
  6. Yayasan Pelita Desa Makasar
  7. Jurnal Celebes Makasar
  8. Lembaga Mitra Lingkungan Makasar
  9. Yayasan Melania Makasar
  

Training of Trainers Sekolah Demokrasi

Pada tanggal 27-30 Juli 2008, KID menyelenggarakan Training of Trainers bagi fasilitator Sekolah Demokrasi di Indonesia. Acara ini diikuti oleh 15 peserta dari lima wilayah Sekolah Demokrasi (Tangerang, Banyuasin, Malang, Jeneponto dan Lembata). Peserta dalam TOT ini adalah para fasilitator Sekolah Demokrasi dan wakil Lembaga Pelaksana. Sedangkan fasilitator dalam acara ini adalah Anita Lie, salah satu anggota Badan Pengurus KID. Dalam acara ini, KID mengundang seluruh penulis modul Sekolah Demokrasi untuk memberi tambahan wawasan kepada para fasilitator Sekolah Demokrasi. Materi yang diberikan dalam TOT ini bisa dilihat dalam power point berikut:
1. Analisis Kemasyarakatan
2. Bisnis dan Demokrasi
3. Gerakan Sosial
4. Kebijakan Publik
5. Kerangka Modul Sekolah Demokrasi
6. Konsepsi Demokrasi [1]
7. Konsepsi Demokrasi [2]
8. Legislasi Daerah
9. Sistem Politik dan Pemerintahan

Sekolah Demokrasi tahun 2008

Dimulai Januari 2008, Sekolah Demokrasi di 3 Kabupaten (Malang, Lembata dan Jeneponto) sudah memasuki tahun ke-3. Saat ini ke-tiga Sekolah sudah mulai mempersiaplan proses pembelajaran untuk angkatan ke-3 ini. Semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi peserta Sekolah Demokrasi dengan indikator semakin banyak jumlah pendaftar di masing-masing Sekolah. Di Malang, misalnya lebih 119 orang yang mendaftar, sementara di Jeneponto tercatat 120-an orang yang mengirimkan surat pendaftaran, dan di Lembata, lembaga pelaksana LAP Timoris terpaksa harus menolak beberapa lamaran yang terlambat datang. Di Lembata tercatat lebih dari 73 orang yang mengirimkan surat lamaran lengkap dengan seluruh dokumen pendaftaran. Animo masyarakat yang begitu tinggi terhadap Sekolah Demokrasi menunjukkan bahwa Sekolah Demokrasi semakin mendapat pengakuan di masyarakat. Dan bahwa masyarakat sudah melihat dampak positif dari kegiatan-kegiatan Sekolah Demokrasi baik kegiatan di dalam kelas, apalagi kegiatan di luar kelas semisal dialog publik, talk show maupun kegiatan sosial lapangan. Di tahun ini tentu saja kualitas Sekolah Demokrasi diharapkan akan semakin meningkat.

Evaluasi Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Sebagai sebuah organisasi yang baru, Komunitas Indonesia mempunyai banyak hal untuk dipelajari. Salah satunya tentu saja dalam hal bekerjasama dalam sebuah organisasi dan mengembangkan program Sekolah Demokrasi. Untuk itu, pada akhir tahun 2007 ini, KID menyelenggarakan sebuah evaluasi. Kegiatan ini sengaja tidak dilakukan di Jakarta, agar seluruh peserta (anggota National Steering Committee dan staf Executive Office) benar-benar bisa meluangkan waktu secara optimal. Kegiatan ini dilaksanakan di Lombok pada tanggal 16-18 Desember 2007. Evaluasi ini difasilitasi oleh Ibu Supra Wimbardi, salah satu pendiri KID yang saat ini lebih memfokuskan diri di bidang akademik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Ujian Sekolah Demokrasi tahun 2007

Sebagai akhir dari proses pembelajaran, ujian Sekolah Demokrasi Komunitas Indonesia untuk Demokrasi telah diselenggarakan di 5 Sekolah Demokrasi di Kabupaten Tangerang, Lembata, Jeneponto, Banyuasin dan Malang. Jumlah peserta yang mengikuti ujian adalah 150 orang.

Lokakarya Komite Komunitas

Komite Komunitas dimaksudkan sebagai sebuah wadah tempat para alumni Sekolah Demokrasi untuk melanjutkan aktifitas mereka sebagai agent of change di masyarakat dalam mempromosikan demokrasi. KID menyelenggarakan lokakarya Komite Komunitas untuk mengundang perwakilan dari alumni Sekolah Demokrasi yang saat ini sudah ada di 3 Kabupaten: Malang, Lembata dan Jeneponto. Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 21-22 November di Hotel Ciputra Surabaya. Dari sekitar 90 alumni 3 Sekolah Demokrasi yang ada, sejumlah 42 alumni mengikuti seluruh proses lokakarya. Hasil dari lokakarya ini adalah komitmen dari seluruh alumni untuk mengembangkan forum dialog empat pilar demokrasi di masing-masing kabupaten. Secara organisasi, seluruh alumni Sekolah Demokrasi di masing-masing Kabupaten akan tergabung dalam Komite Komunitas yang definisinya adalah: sebuah forum yang merupakan prakarsa bersama dari para warga untuk memajukan kehidupan warga dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan teknologi berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia, demokrasi, ekosok, pembangunan berkelanjutan dan multikultual.

Kristalisasi Konsep Komite Komunitas Bersama Mitra

Menjelang dilaksanakannya TOT, KID mengundang seluruh wakil LP untuk datang ke KID dan berdiskusi tentang Komite Komunitas. Sebenarnya pada pertemuan di Bali sudah terjadi pembahasan yang cukup detail tentang Komite Komunitas ini, namun demi terbangunnya pemahaman yang sama tentang Komite Komunitas, pada tanggal 20 Februari 2007, NSC mengundang wakil LP untuk berdiskusi lagi tentang Komite Komunitas ini.

Pelatihan Perencanaan Strategis dan Manajemen Program bagi Mitra KID

Pelatihan ini diperuntukan terutama bagi para Koordinator Program Sekolah Demokrasi. Dengan demikian, pesertana adalah seluruh Koordinator Program SD dari 5 Lembaga Pelaksana(LP). Selain itu, masing-masing LP juga mengirimkan satu staffnya untuk ikut serta dalam pelatihan ini. Total peserta adalah 10 orang. Pelatihan ini difasilitasi oleh Tim Fasilitator SATUNAMA Yogyakarta dan dilaksanakan di Hotel Mercure Sanur pada tanggal 1 hingga 4 Februari 2007. Banyak hal yang dipelajari dalam pelatihan ini terutama menyangkut ketrampilan melakukan perencanaan dan pengembangan program.

Ujian Komprehensif bagi seluruh peserta Sekolah Demokrasi

Ujian dilaksanakan secara serentak di 3 wilaha program: Malang, Jeneponto dan Lembata pada tanggal 10 Februari 2007. Ujian ini lebih dimaksudkan untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan wawasan para peserta tentang demokrasi. Peserta yang mengikuti ujian berjumlah 70 orang terdiri dari Kabupaten Malang 23 orang, Kabupaten Jeneponto 21 orang dan Kabupaten Lembata 26 orang. Saat ini jawaban para peserta sedang diperiksa oleh 3 orang penilai yaitu Bapak Soentadyo, Bapak Ichlasul Amal dan Bapak Rahman Tolleng.

Pelatihan bagi Fasilitator Sekolah Demokrasi

Pelatihan(TOT) bagi Fasilitator Sekolah Demokrasi dirasakan penting karena berdasar pada evaluasi tahun 2006, banyak fasilitator SD yang belum memiliki ketrampilan fasilitasi yang menyebabkan mereka seringkali terjebak dalam proses pembelajaran satu arah atau cenderung mengarah pada proses pengajaran guru - murid. Pelatihan ini diikuti oleh 15 orang peserta dari 5 Lembaga Pelaksana (3 orang dari masing-masing LP). Mereka adalah fasilitator dari koordinator program SD. TOT dilaksanakan di kantor KID di Tirtayasa Kebayoran Baru. Dalam TOT ini, hampir seluruh penulis modul diikutsertakan untuk memberi penjelasan singkat tentang modul-modul di Sekolah Demokrasi.